Home News Berita National Pemecatan Karyawan Koran Sindo Secara Sepihak Dikecam

Pemecatan Karyawan Koran Sindo Secara Sepihak Dikecam

778
SHARE
Koran Sindo

Koran SindoMEMBACABERITA.COM – Koran Sindo menutup delapan biro daerah dengan jumlah pekerja sekitar 60 orang per biro. Penutupan media massa cetak belakangan ini terjadi di beberapa perusahaan.

Kejadian terbaru dan menyita perhatian adalah penutupan sejumlah biro daerah Koran Sindo, yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat, Medan, Palembang, Manado, dan Makassar.

Dampak dari penutupan ini adalah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran terhadap karyawan Koran Sindo.

Lebih menyedihkan lagi, PHK tersebut dilakukan sepihak oleh PT Media Nusantara Informasi (MNI). “Menurut informasi, ada sekitar 60-an buruh media yang bekerja di masing-masing biro,” kata Ketua Federasi Serikat Pekerja Media Independen, Sasmito, Jumat (30 Juni 2017).

Selain pemecatan, PT MNI juga memutasi karyawan dari Koran Sindo ke unit bisnis lain milik MNC Group.

Keputusan sepihak itupun dikecam oleh Federasi Serikat Pekerja Media Independen, Aliansi Jurnalis Independen, dan LBH Pers. Mereka mendesak agar PT MNI melakukan musyawarah bipartit sampai ada kesepakatan dengan para pekerja.

“Kami menganggap PHK sepihak kepada pekerja media Koran Sindo adalah tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Kalau pun PHK adalah jalan terakhir, menurut mereka, PT MNI wajib membayarkan hak pesangon pekerja. Hal tersebut seperti yang tercantum dalam Pasal 156 UU Ketenagakerjaan.

Apabila perusahaan akan melakukan mutasi maka perusahaan harus memperhatikan hak-hak pekerja dalam melakukan mutasi dan harus berdasarkan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Aliansi wartawan juga mendesak Kementerian Tenaga Kerja turun langsung menangani kasus PHK massal sepihak yang dilakukan MNC Group tersebut. Kemenaker selaku perwakilan pemerintah harus berani bertindak tegas meskipun perusahaan yang melanggar adalah perusahaan media.

Mereka juga mendesak Dewan Pers untuk turut aktif melidungi para jurnalis dan berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja terkait pemenuhan hak-hak karyawan.

Para aktivis ini juga mengimbau para jurnalis yang terkena dampak untuk mengorganisasi diri berjuang bersama. Sehingga tidak mudah dipecah belah oleh oknum-oknum yang sengaja menginginkan PHK ini terjadi.